[NONGKI] Menolak Lupa RUU PKS: Urgensi dan Kontroversi

NONGKI 20 – Menolak Lupa RUU PKS: Urgensi dan Kontroversi

UU Omnimbus Law Cipta Kerja telah disahkan, meskipun menuai banyak protes. Sementara itu, RUU PKS justru dikeluarkan dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa DPR enggan membahas RUU yang akan memberikan harapan dalam penanganan kasus kekerasan seksual di negara ini.

Padahal, Komnas Perempuan mencatat sebanyak 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi sepanjang 2019. Jumlah tersebut naik sebesar 6 persen dari tahun sebelumnya, yakni 406.178 kasus. Bahkan, selama 12 tahun kekerasan terhadap perempuan di Indonesia melonjak hampir 8 kali lipat.

Bukan angka yang sedikit. Pun, angka tersebut belum tentu merepresentasikan jumlah kasus kekerasan seksual yang sebenarnya, mengingat ide-ide patriarkis dan tradisi seksisme di Indonesia masih banyak menghalau korban untuk melapor.

Lalu, mengapa RUU PKS ini penting? Mengapa RUU ini mendesak? Apakah kontroversi yang beredar di masyarakat soal seks bebas dan perzinaan benar? Yuk daftarkan dirimu dan ikut diskusinya!

Hari/Tanggal: Jumat, 23 Oktober 2020
Pukul: 18:30 WIB/19:30 WITA – selesai
Tautan Pendaftaran: gshrudayana.org/nongki20

Diskusi ini gratis dan terbuka untuk publik, namun calon peserta wajib mendaftarkan dirinya melalui tautan di atas.
.
—
.
NONGKI atau Nongkrong dan Diskusi adalah inisiatif GSHR Udayana untuk mewadahi anggota GSHR Udayana dan masyarakat umum untuk belajar dan berdiskusi tentang isu gender, seksualitas dan HAM.

Beberapa topik NONGKI dibuat eksklusif untuk anggota GSHR Udayana, beberapa lainnya terbuka untuk publik, seperti yang kamu lihat saat ini.

#GSHRUdayana #GenderStudies #SexualityStudies #HumanRightsStudies #Bali #NONGKI #RUUPKS #SahkanRUUPKS